ZAKAT PERUSAHAAN

Landasan Hukum
Kewajiban zakat pada perusahaan didasarkan pada nash-nash yang bersifat umum, seperti :
1. Al-Quran surat al-Baqarah : 267
“Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik..

2. Al-Quran surat at-Taubah : 103.
“Pungutlah zakat dari kekayaan mereka, engkau bersihkan dan sucikan mereka dengannya.

3. Hadits riwayat Imam Bukhari
Dari Muhammad bin Abdillah al-Anshari dari bapaknya, ia berkata bahwa Abu Bakar r.a. telah menulis surat yang berisikan kewajiban yang diperintahkan oleh Rasulullah Saw., sebagai berikut :
“…Dan janganlah disatukan (dikumpulkan) harta yang mula-mula terpisah.
Sebaliknya jangan pula dipisahkan harta yang pada mulanya bersatu, karena takut mengeluarkan zakat.”
“ …Dan harta yang disatukan dari dua orang yang berkongsi, maka dikembalikan kepada keduanya secara sama.”

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka dalam Muktamar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H) dinyatakan bahwa kewajiban zakat sangat terkait dengan perusahaan, karenanya sejak awal harus ada kesepakatan diantara pemegang saham sehingga terjadi keikhlasan dan keridhaan.

Dalam Undang-undang No. 38 tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat, dikemukakan pula bahwa diantara objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perdagangan dan perusahaan.

Nishab, Waktu, dan Kadar Zakat Perusahaan
Dari Muktamar Internasional tersebut disepakati pula bahwa zakat perusahaan dapat dianalogikan kepada zakat perdagangan. Sehingga nishabnya juga sama dengan zakat perdagangan yaitu sama dengan nishab zakat emas dan perak senilai 85 gram emas.

Zakat tersebut harus dikeluarkan setelah perusahaan berjalan selama satu tahun, sedangkan kadar zakatnya sebesar 2,5 %.

Cara Menghitung Zakat Perusahaan
Ada dua pendapat cara menghitung zakat perusahaan:
1. Perusahaan dagang : penghitungan zakat didasarkan pada neraca perusahaan, dimana harta perusahaan yang harus dizakati adalah senilai aktiva lancar dikurangi dengan kewajiban lancar (utang jatuh tempo).
2. Perusahan jasa : Penghitungan zakat didasarkan pada keuntungan perusahaan (Laporan Laba Rugi).

Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak
Seiring dengan diberlakukannya UU No. 38 Tahun 1999 dan UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan diatur dalam UU PPh yang baru yaitu bahwa :
“Zakat (yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak baik pribadi / badan usaha yang dimiliki ummat Islam kepada Lembaga Amil Zakat atau badan Amil Zakat yang telah disyahkan oleh Pemerintah) dapat dijadikan bukti pengurangan atas pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak”